Djoko Tjandra Punya Julukan

Djoko Tjandra Punya Julukan

Sosial

Djoko Tjandra Punya Julukan

Djoko Tjandra Punya Julukan – Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) akan melaporkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM ke Ombudsman RI perihal dugaan maladministrasi terkait lolosnya buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko S Tjandra.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan setidaknya ada dua dugaan bagaimana cara Djoko Tjandra menyelusup masuk ke Indonesia. Djoko Tjandra, kata dia, menggunakan paspor Indonesia dengan nama yang telah diganti atau menggunakan paspor Papua Nugini.

“Terdapat potensi beberapa opsi masuk Indonesia: Paspor Indonesia dengan nama Joko Soegiarto Tjandra atau Tjan Kok Hui, Paspor Papua Nugini dengan nama Joko Soegiarto Tjandra atau Tjan Kok Hui,” ujar Boyamin.

Djoko Tjandra, yang merupakan Direktur PT Era Giat Prima (EGP), diketahui berada di Indonesia pada 8 Juni 2020 saat mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus yang membelitnya. Padahal status dia masih menjadi buronan Kejaksaan Agung.

Seorang Djoko Tjandra membuat kehebohan dengan muncul di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) baru-baru ini untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara yang membelitnya. Jejak terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali yang menghilang sejak 2009 itu bahkan tidak terendus aparat penegak hukum.

Awal mula nama Djoko Tjandra muncul ketika Jaksa Agung ST Burhanuddin buka-bukaan mengenai kecolongan informasi keberadaan Djoko Tjandra dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada awal pekan ini. Burhanuddin mengaku sakit hati mengetahui bila Djoko Tjandra berada di Indonesia.

“Informasinya lagi menyakitkan hati saya adalah katanya 3 bulanan dia ada di sini,” kata Burhanuddin saat itu.

Atas peristiwa tersebut Boyamin mengatakan, “Diduga terdapat permainan nama untuk bisa bebas keluar masuk [Indonesia].”

Ia mengatakan laporan dugaan maladministrasi itu akan dilaporkan pihaknya ke Ombudsman agar bisa ditelusuri bobolnya bobolnya sistem kependudukan dan paspor pada sistem imigrasi yang diperoleh Djoko Tjandra.

“Rencana [aduan disampaikan ke Ombudsman] besok [Jumat, 3 Juli 2020],” ujar Boyamin.

Burhanuddin mengakui bila ada kelemahan dalam intelijen kejaksaan sehingga keberadaan Djoko Tjandra tidak diketahui. Namun di sisi lain Burhanuddin mempertanyakan mengenai data perlintasan imigrasi lantaran Djoko Tjandra bisa masuk ke Indonesia tanpa terlacak.

“Mohon izin kami juga tidak menyalahkan siapa, tetapi ini pemikiran yuridis kami, pencekalan kalau itu sudah terpidana artinya harusnya tidak ada batas waktunya sampai dia tertangkap, untuk pencekalan tersangka atau terdakwa ada batas waktunya ini diperlukan untuk kepastian hukum, itu akan menjadi kami akan bicara dengan pihak sebelah,” imbuhnya.

Sementara itu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menduga Djoko Tjandra masuk tanpa melalui pemeriksaan imigrasi. Namun mengenai kemungkinan ini, sebutnya, masih didalami oleh pihak imigrasi. Selain itu Yasonna menyebut ada dugaan lain bila Djoko Tjandra masuk melalui ‘jalur tikus’.

“Jadi kita sudah cek semua data perlintasan kita baik laut, laut itu misal di Batam, baik udara, Kualanamu, Ngurah Rai dan lain-lain, itu nggak ada sama sekali namanya Djoko Tjandra,” kata Yasonna.

“Kemungkinannya mungkin pasti adakala itu benar bahwa itu palsu atau tidak. Kita tidak tahu melalui pintu-pintu yang sangat luas di negara, pintu tikus, jalan tikus,” imbuh Yasonna.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *