Direktur Utama PLN Membahas Soal Hutang

Direktur Utama PLN Membahas Soal Hutang

Sosial

Direktur Utama PLN Membahas Pemerintah Hutang Rp45 T

Direktur Utama PLN Membahas Soal Hutang – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menyatakan pemerintah masih memiliki utang kepada perusahaan sebesar Rp45,43 triliun. Dana itu merupakan pinjaman dari pemerintah yang masuk ke pembukuan PLN pada 2018 dan 2019.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengungkapkan total piutang pemerintah pada 2018 sebesar Rp23,17 triliun. Kemudian, piutang pada 2019 Rp22,25 triliun.

“Total piutang dari 2017 hingga 2019 Rp52,88 triliun. Piutang 2017 sebesar Rp7,45 triliun harus dibayar pemerintah akhir 2019. Jadi sisa Rp45,43 triliun,” ungkap Zulkifli, pada hari Rabu.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan belum mau bicara soal pengalokasian pembayaran yang akan diterima PLN.

“Kalau kita bicara, oh ini uang Rp 45 triliun dibayarkan ke sini ke sini. Itu namanya berandai-andai. Jadi lebih baik kita sampaikan responsnya pada saat diterima kita akan cerita,”.

Zulkifli mengatakan, jika utang pemerintah sudah disetujui, akan sangat membantu operasional PLN saat ini hingga akhir tahun. Karena ini adalah biaya yang sudah dikeluarkan pada tahun-tahun lalu.

“Insya Allah bulan depan, kita semua mengharapkan bulan Juli itu akan terima pembayaran. Pembayaran itu akan sangat membantu operasional PLN. 

Menurut dia sudah ada komitmen dari pemerintah untuk membayar penuh. Saat ini sedang dibahas dalam pembuatan Peraturan Pemerintah (PP), DIPA, dan nanti akan dibayarkan.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pemerintah juga akan membayar ganti rugi atas potongan harga listrik rumah tangga. Di tengah pandemi virus korona hingga Juni 2020 sebesar Rp3,15 triliun. Dengan begitu, total piutang pemerintah saat ini sekitar Rp48 triliun.

Ia menghargai pembayaran pemerintah sangat berguna bagi keuangan PLN. Zulkifli juga memastikan perusahaan tak akan bangkrut pada Oktober 2020 yang akan membahas pihak akhir

“Jadi, keuangan umum PLN akan terbantu dengan dana kompensasi. Dengan masuknya dana itu, maka operasional akan tetap aman sampai 2020. Tidak akan (bangkrut Oktober 2020) itu harus disetujui,” jelas dia.

“Jadi insya Allah akan dibayar penuh,” ujar Zulkifli.

Zulkifli juga memastikan perusahaan tak akan bangkrut

Kemudian soal stimulus, ia menjelaskan jika mulai tiga bulan akan diperpanjang hingga enam bulan untuk pelanggan 450 va dan 900 va subsidi dan bisnis industri kecil.
“Kemarin Rp 3,15 triliun (kompensasi stimulus) sudah dibayarkan oleh pemerintah,” kata Zulkfili.

Zulkifli baru selesai menyelesaikan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Kamis. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima membahas beberapa pertemuan yang membahas soal pencairan piutang PLN dari pemerintah.

Poin pertama yang disampaikan yaitu, Komisi VI DPR RI menerima penjelasan pencairan utang pemerintah ke PT PLN (Persero) tahun 2020 sebesar Rp45,42 triliun.

“Untuk menutup pinjaman PLN yang digunakan untuk membayar selisih antara biaya penyediaan listrik dengan tarif yang ditetapkan pemerintah,” ujar Aria saat menutup rapat di Komisi VI DPR RI, Kamis.

Poin kedua, Komisi VI DPR RI terkait pencairan dana pemerintah ke BUMN tahun 2020 untuk PLN pada rapat pleno Komisi VI DPR RI sebagai bahan pegambilan keputusan dalam raker dengan Menteri BUMN.

“PLN menaikkan untuk meningkatkan efisiensi, menggunakan cerdas kelas yang dimulai dengan efisiensi dalam pencatatan meteran pelanggan menggunakan digitalisasi,” kata Aria.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini memaparkan piutang pemerintah sebesar Rp48,46 triliun.
Ia memerinci utang pemerintah yang terdiri dari Rp45,42 triliun pembayaran tarif yang belum dibayarkan ke PLN tahun 2018 dan 2019. Lalu masih ada tambahan sekitar Rp3 triliun tambahan subsidi dari kebijakan tarif murah tumah tangga.

“Besarnya piutang PLN dari pemerintah atas pembayaran tarif dengan total Rp 45,42 triliun. Kompensasi 2018 Rp 23,17 triliun dan tahun 2019 Rp 22,25 triliun,” ujar Zulkifli.

Lebih lanjut, dia mengatakan untuk kompensasi tahun 2018 untuk alokasi pembayaran sebesar Rp 7,17 triliun namun belum terbayar. Sementara untuk pagu, Dipa APBN tahun 2020 sebesar Rp 62,81 triliun yang dilengkapi subsidi rutin dan tambahan subsidi program rumah tangga kecil.

“Pencairan hingga Juni Rp 15,66 triliun dan sisa pagu subsidi listrik Rp 39,1 triliun. Tagihan subsidi bulan Mei dan triwulan I-2020 sebesar Rp 4,8 triliun, naikkan tarif diskon hingga Juni 2020 sebesar Rp 3,1 triliun masih dalam proses verifikasi dan pencairan, “kata Zulkifli.

Eks Dirut Bank Mandiri dinilai sejak tahun 2014 Tarif berlaku setiap bulannya dan disesuaikan dengan ICP, kurs, dan konversi. Tahun 2017 Dapatkan tarif tidak dilakukan lagi atau tidak ada kenaikan tarif.

Saat ini, PLN mendapat penugasan diskon biaya listrik untuk meringankan beban masyarakat dari pandemi Covid-19.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *